Sorotan tajam publik belakangan ini tertuju pada insiden kurang menyenangkan yang melibatkan seorang aparat kepolisian berpangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) dengan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Peristiwa tersebut langsung memicu gelombang kecaman luas setelah rekamannya beredar luas di berbagai platform media sosial.
Awal Mula Insiden di Kompleks Kantor Gubernur
Peristiwa dugaan intimidasi ini bermula ketika massa aksi unjuk rasa mulai membubarkan diri di sekitar Masjid Nurul Mu’minin, yang berada di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Samarinda sebelumnya telah menggelar aksi penyampaian aspirasi namun merasa kecewa lantaran tidak sempat menemui kepala daerah secara langsung untuk menyerahkan tuntutan mereka.
Menjelang petang, suasana di sekitar lokasi sempat mencair ketika Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, hadir di kompleks tersebut untuk menunaikan ibadah salat maghrib dengan dikawal oleh sejumlah pengawal pribadi, termasuk Briptu Asky Rizal Toding alias ART. Kedatangan sang pejabat lantas menarik perhatian para kader mahasiswa yang masih bertahan di titik kumpul sambil menunggu waktu kepulangan mereka.
-
Beberapa kader mahasiswa yang berada di lokasi mengaku tidak memiliki niat untuk melakukan provokasi ataupun menghalangi jalan pejabat yang bersangkutan.
Mereka hanya duduk-duduk santai di sekitar area halaman masjid setelah menyelesaikan rangkaian aksi unjuk rasa damai yang mereka gelar sejak siang hari.
* Ketegangan mendadak muncul ketika salah seorang mahasiswi bernama Rossa Tri Rahmawati melontarkan pertanyaan spontan terkait ketidakhadiran gubernur saat aksi berlangsung.Celetukan tersebut rupanya direspons langsung oleh sang pejabat, yang kemudian berbalik menghampiri kerumunan mahasiswa tersebut.
Situasi di lapangan semakin memanas ketika proses perekaman video menggunakan telepon genggam milik warga di sekitar lokasi mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Sejumlah saksi mata dari kalangan mahasiswa menyatakan bahwa oknum ajudan yang mendampingi kepala daerah tersebut bersikap arogan dan melontarkan tindakan fisik yang tidak semestinya.
Respons Tegas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Menanggapi viralnya video dugaan aksi arogan tersebut, pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tidak tinggal diam. Jajaran kepolisian langsung bergerak cepat dengan melakukan koordinasi intensif bersama kesatuan asal oknum anggota yang bersangkutan, yakni Satuan Brimob Polda Kaltim, serta melibatkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).
Langkah penyelidikan internal ini diambil guna memastikan sejauh mana keterlibatan Briptu ART dalam insiden kontak fisik dengan para mahasiswa. 
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Tedy Sopandi, menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan tindakan di lapangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai pengayoman masyarakat. Menurutnya, segala bentuk tindakan arogan secara tegas bertentangan dengan komitmen institusi kepolisian yang senantiasa berupaya hadir di tengah masyarakat secara humanis.
Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa Briptu ART terancam mendapatkan sanksi berat apabila dari hasil investigasi mendalam terbukti melakukan pelanggaran prosedur pengamanan maupun etika profesi kepolisian. Sanksi penarikan kembali personel ke kesatuan asal menjadi salah satu opsi penindakan disiplin yang disiapkan sambil menanti proses pemeriksaan resmi rampung.
Permintaan Maaf dari Briptu Asky Rizal Toding
Di tengah derasnya arus kritik tajam dari warganet di dunia maya, di mana akun media sosial yang diduga milik sang oknum mendadak diserbu komentar pedas hingga akhirnya tidak dapat diakses, sebuah rekaman klarifikasi menyusul beredar. Dalam video permohonan maaf tersebut, oknum ajudan berinisial ART secara terbuka mengakui kesalahan atas tindakan reaktif yang ia lakukan di halaman kompleks perkantoran pemerintah provinsi. Ia menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat insiden pengamanan yang berakhir ricuh tersebut.
Berikut adalah transkrip lengkap pernyataan penyesalan yang disampaikan oleh Asky Rizal Toding melalui rekaman video:
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Asky Rizal Toding, yang saat ini bertugas sebagai ajudan Bapak Gubernur Kalimantan Timur, secara tulus menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan mahasiswa dan warga masyarakat atas sikap arogansi saya yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026, sekira pukul 18.00 WITA di halaman Masjid Nurul Mumin Pemprov Kaltim. Saya menyadari bahwa tindakan saya tersebut adalah sebuah kesalahan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan, serta tidak ada pembenaran atas perbuatan saya. Dan saya melakukan tindakan tersebut secara spontan dan tanpa ada instruksi dari siapa pun. Sekali lagi, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua tindakan saya yang terlalu berlebihan, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Demikian permohonan maaf saya. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”
Melalui tayangan video tersebut, Asky secara terbuka mengakui bahwa tindakan yang ia lakukan telah memicu ketidaknyamanan bagi berbagai pihak yang terlibat. Ia juga menegaskan kembali bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan, meskipun ia berdalih bahwa semuanya terjadi secara spontan tanpa adanya arahan maupun instruksi dari pihak manapun.
Langkah Tanggap dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Sebelum adanya pernyataan maaf secara personal dari sang ajudan, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah lebih dulu memberikan klarifikasi resmi guna merespons insiden panas yang mencuat di area perkantoran gubernur. Pihak otoritas daerah menilai kejadian ini sebagai momentum penting untuk melakukan instrospeksi mendalam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga memegang posisi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyatakan bahwa peristiwa tersebut akan dijadikan bahan evaluasi internal yang serius. Pemerintah daerah menduga kuat adanya hambatan dalam penyampaian informasi yang berujung pada kesalahpahaman antara pihak birokrasi, kalangan mahasiswa, serta elemen masyarakat luas.
Dalam keterangannya, Ririn juga membeberkan secara rinci bagaimana padatnya jadwal harian yang harus dijalani oleh Gubernur Rudy Mas’ud pada hari insiden itu berlangsung. Rangkaian kegiatan kepala daerah tersebut terbilang sangat menyita waktu dan tenaga, mulai dari agenda pengarahan internal, pertemuan bilateral, hingga urusan perlindungan sosial.
-
Agenda padat sang gubernur pada hari Senin tersebut dimulai sejak pagi hari dengan kegiatan pengarahan atau briefing rutin bersama jajaran internal.
-
Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan sesi audiensi bersama Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang dilangsungkan langsung di ruang kerja gubernur.
-
-
Menjelang siang hingga sore hari, gubernur masih harus menerima perwakilan Organisasi Perangkat Daerah serta lembaga terkait Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membahas persoalan mendesak, yang kemudian disusul oleh pertemuan bersama pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Meskipun telah memaparkan betapa melelahkannya rutinitas harian kepala daerah, Ririn tetap menekankan bahwa insiden gesekan tersebut sama sekali tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk memperbaiki pola interaksi serta saluran komunikasi publik agar di masa mendatang hubungan dengan masyarakat, insan pers, maupun gerakan mahasiswa dapat terjalin secara lebih harmonis dan terbuka.
Tanggapan dan Peluang Audiensi dari TAGUPP Kaltim
Permintaan maaf lanjutan sebelumnya juga telah disuarakan oleh anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sudarno. Lewat sebuah unggahan di platform media sosial pribadinya, Sudarno menyampaikan penyesalan mendalam atas terjadinya miskomunikasi yang melibatkan pengawal pribadi kepala daerah dengan para aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Ia menjelaskan bahwa rangkaian agenda gubernur yang begitu padat sepanjang hari membuat kepala daerah tersebut belum memiliki waktu luang untuk menemui kelompok mahasiswa yang datang melakukan aksi unjuk rasa di kompleks kantor pemerintahan.
Menurut penjelasan Sudarno, insiden gesekan tersebut bermula ketika massa mahasiswa berupaya mendekati gubernur yang sedang berjalan menuju area masjid untuk menunaikan ibadah Sholat Magrib. Kehadiran mereka bertujuan untuk menuntut penjelasan mengapa aksi demonstrasi yang mereka gelar tidak kunjung mendapatkan respons langsung dari pejabat nomor satu di provinsi tersebut.
Ketika situasi mulai memanas dan para mahasiswa merekam kejadian menggunakan perangkat telepon genggam, sang ajudan mengambil tindakan antisipatif dengan berupaya mengamankan area sekitar agar pimpinan dapat bersiap menjalankan kewajiban ibadahnya dengan tenang. Kendati demikian, pihak TAGUPP tetap menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para aktivis atas ketidaknyamanan yang dirasakan selama insiden berlangsung.
Pihaknya juga menyayangkan munculnya kegaduhan di lingkungan tempat ibadah, mengingat area masjid seharusnya steril dari berbagai bentuk ketegangan duniawi termasuk aksi penyampaian aspirasi politik. Sudarno mengingatkan bahwa aktivitas penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang sah, namun alangkah lebih baik jika ditempatkan pada ruang dan waktu yang relevan di luar zona tempat ibadah.
Sebagai bentuk solusi atas kebuntuan komunikasi yang sempat terjadi, pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa pintu dialog tetap terbuka lebar bagi kelompok mahasiswa GMNI maupun elemen masyarakat lainnya. Aspirasi publik dinilai bisa disalurkan melalui mekanisme demonstrasi yang tertib ataupun lewat jalur audiensi formal yang terjadwal, sehingga ruang diskusi antara pemerintah dan kaum intelektual muda dapat berjalan secara konstruktif dan bermartabat ke depannya.
“Kalau hari ini demo belum sempat diterima karena kesibukan agenda daerah, di lain waktu bisa demo lagi atau kita aturkan audiensi resmi dengan Pak Gubernur. Sehat selalu kawan-kawan pergerakan, hindari perselisihan, dan mari bersama-sama membangun Kaltim,” ujarnya.
