Presiden Prabowo Subianto Hadiri KTT Dewan Perdamaian di AS
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Amerika Serikat pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Kehadiran ini menjadi momen penting bagi Indonesia dalam menegaskan komitmen negara terhadap perdamaian Palestina sekaligus membuka ruang untuk negosiasi mengenai batasan pelibatan TNI dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza.
Misi Kemanusiaan dan Fokus pada Perdamaian
Pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai bahwa kehadiran Presiden dalam forum tersebut sangat penting. Menurutnya, forum ini memberikan kesempatan bagi Presiden untuk bernegosiasi langsung tentang batasan pelibatan TNI dalam misi ISF di Gaza.
Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa kehadiran Presiden merupakan wujud komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja BoP. Salah satu isu utama yang dibahas adalah rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza di bawah bendera ISF.
Anton menilai langkah Presiden krusial untuk memastikan posisi Indonesia dalam misi tersebut. Ia mencatat, Indonesia menjadi salah satu dari dua negara yang menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan, dengan jumlah antara 5.000 hingga 8.000 personel. Namun, aturan main ISF masih belum jelas.
Menurut Anton, Resolusi 2803 menugaskan ISF untuk memastikan demiliterisasi, termasuk pelucutan senjata dan penarikan mundur tentara Israel dari Gaza. Meski begitu, TNI disiapkan lebih untuk misi kemanusiaan seperti rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan prajurit dari korps zeni dan kesehatan.
Risiko Besar dan Keberpihakan
Anton menilai pelibatan TNI dalam ISF memiliki risiko besar, terutama karena penempatan pasukan di Gaza sarat nilai politis. Di satu sisi, TNI bisa dituduh berpihak pada Israel jika bertugas di zona hijau yang dikuasai IDF. Di sisi lain, TNI juga bisa dituduh berpihak pada Hamas jika bertugas di zona merah, wilayah dengan perlawanan kuat.
Ia menambahkan, keterlibatan TNI kali ini berbeda dengan misi perdamaian di bawah bendera PBB. Tanpa mandat PBB, misi ISF akan menjadi pengalaman baru bagi prajurit TNI, mulai dari pelatihan hingga pelaksanaan tugas di Gaza.
Karena itu, menjaga agar TNI tidak terlibat dalam proses demiliterisasi menjadi kunci, dengan fokus pada bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Komunikasi dengan Hamas
Anton menekankan, kehadiran militer asing di wilayah konflik tetap membutuhkan persetujuan pihak-pihak yang bertikai. Meski tidak menjamin keselamatan, hal itu setidaknya memberi pemahaman tentang peran militer asing.
“Karena misi yang ingin dicapai Presiden sudah jelas: perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Dengan komposisi tim Kemenlu yang ada, komunikasi multi pihak pastinya dilakukan, termasuk dengan Hamas,” ujarnya.
Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam upaya perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, 23 Januari 2026, usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos.
Konsistensi Indonesia dalam Perdamaian
Menlu menegaskan, Indonesia bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia ikut serta setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.
“Kita sejak awal peduli pada perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya situasi di Palestina. Karena Board of Peace merupakan bagian dari upaya mencapai perdamaian tersebut, maka Indonesia harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.
Keputusan itu juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Sejumlah negara sepakat bergabung, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
Orientasi pada Kemerdekaan Palestina
Menlu meyakini keberadaan BoP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina. Kehadiran negara-negara tersebut diharapkan memastikan setiap langkah tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Upaya yang dilakukan Board of Peace harus tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Menlu menegaskan BoP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. BoP lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Karena itu Indonesia memutuskan untuk bergabung,” pungkasnya.
