Berita Terkini di Kalimantan Timur
Infomalangraya.net, BALIKPAPAN – Dalam 24 jam terakhir hingga hari ini, Selasa (2/6/2026), beberapa artikel mengenai peristiwa atau informasi terkini di kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menjadi berita populer. Berikut tiga berita paling populer di Kalimantan Timur:
Lapas Narkotika Samarinda Kejar Pembangunan Dapur SPPG di Penjara
Rencana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk mengelola 70 lokasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional terus bergulir di tengah diskusi hangat publik terkait tata kelolanya. Menjawab tantangan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda kini terus bergerak cepat dengan merealisasikan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Lapas yang terletak di Jalan Bayur, Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara ini berkomitmen penuh dalam menyukseskan program strategis tersebut demi memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda, Puang Dirham, mengungkapkan bahwa saat ini proses pembangunan fisik gedung dapur SPPG di lingkungan Lapas telah menunjukkan progres yang signifikan.
“Pembangunan dapur SPPG di lingkungan Lapas Narkotika Samarinda saat ini telah mencapai 50 persen, yaitu dalam proses pengecoran lantai bangunan. Lokasinya berada di luar area blok hunian namun masih dalam satu kawasan Lapas,” katanya. Ia menjelaskan, untuk memastikan operasional berjalan optimal dan akuntabel, Lapas Narkotika Samarinda resmi menjalin kemitraan dengan Yayasan Peduli Anak Sehat (ID SPPG: GOTMLNWI).
Kerja sama ini diperkuat dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh kedua belah pihak. Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan di atas koridor aturan yang ketat. “Pembangunan dapur SPPG ini telah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) demi memenuhi standar yang ditentukan oleh BGN. Kami juga berkomitmen menyelesaikannya tepat waktu sesuai target di portal resmi mitra.bgn.go.id,” ujarnya.
Salah satu poin menarik dari pengelolaan dapur MBG di Lapas ini adalah keterlibatan aktif Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Keterlibatan mereka dikemas dalam program Pembinaan Kemandirian. Ia bilang, saat fase konstruksi saat ini saja, Lapas telah melibatkan para narapidana yang memiliki keterampilan pertukangan, dibantu oleh tenaga ahli eksternal serta diawasi ketat oleh petugas Lapas.
Tidak sekadar bekerja, para napi tersebut juga mendapatkan haknya secara profesional. “WBP yang terlibat dalam pembangunan fisik diberikan upah harian. Sementara nanti, saat dapur sudah beroperasi, WBP yang memiliki keahlian memasak dan pengemasan akan dilibatkan dalam pengelolaan dan berhak menerima premi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya. Sebelum diterjunkan ke dapur, para warga binaan ini dipastikan akan menerima pelatihan khusus terlebih dahulu sesuai bidang tugas masing-masing.
Masalah keamanan dan pengawasan tetap menjadi prioritas utama. Selama masa pembangunan, para napi disini, didampingi oleh dua orang pegawai sebagai pengawal dan satu orang perwira sebagai pengawas yang terjadwal. Bila dapur mulai beroperasi, pengelolaan tenaga kerja WBP akan dinaungi langsung di bawah Seksi Kegiatan Kerja (Giatja) Lapas.
Ia bilang dapur SPPG Lapas Narkotika, ini ditargetkan mampu menyalurkan makanan bergizi kepada 1.500 hingga 2.000 orang penerima manfaat. Disinggung soal pasokan bahan baku, Lapas Samarinda telah menyiapkan strategi ketahanan pangan mandiri. “Kami memiliki program kemandirian ketahanan pangan yang nantinya siap mendukung ketersediaan bahan baku MBG. Selain itu, pemenuhan kebutuhan bahan makanan lainnya juga akan disokong penuh oleh Yayasan Peduli Anak Sehat,” tuturnya.
Secara struktur, penanggung jawab utama dari dapur SPPG ini diawasi langsung oleh Kalapas Narkotika Samarinda, dengan Ketua Pelaksana yang dimandatkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Narkotika Samarinda, berkolaborasi erat dengan pihak yayasan mitra. Ditargetkan, fasilitas ini dapat segera rampung dan langsung mengudara untuk melayani masyarakat.
Ridwan Tassa Terpilih Jadi Ketua periode 2026–2031 di Muswil IX KKSS Kaltim
Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur (KKSS Kaltim) di Hotel Puri Senyiur Samarinda sejak Minggu (31/5/2026), selesai terselenggara tepatnya pada Senin (1/6/2026) dini hari pukul 02.00 Wita dinihari. Muswil organisasi yang dipimpin ditingkat pusat oleh Andi Amran Sulaiman yang merupakan Menteri Pertanian RI ini, bukan sekadar seremoni ganti pengurus, tapi momen refleksi sejauh mana manfaat KKSS dirasakan warga Kaltim.
Rapat pleno berjenjang dilakukan dipimpin tim yang telah dibentuk yang diketuai Rusman Ya’qub didampingi anggota di antaranya Alimuddin Latief, Andi Saharuddin, Andi Irwansyah, Agusriansyah Ridwan. Jalannya, sidang pleno dari satu sampai empat diikuti jajaran pengurus BPW KKSS Kaltim, pengurus pilar BPD Kabupaten/Kota, badan otonom serta para tokoh dari berbagai kalangan Sulawesi Selatan yang menetap di Kaltim dan 36 pemilik suara telah ada di arena muswil.
Suara pilar tersebut mencakup paguyuban pilar berbasis kabupaten/kota asal Sulawesi Selatan yang berada di Kaltim, seperti Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Barru, Bone dan kabupaten/kota lainnya. Selain itu, ada empat Badan Otonom yang juga memiliki hak konstitusi, yakni Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KKSS, Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan dan Golf.
Tampak para panlih, peserta, peninjau serta pemilik suara sah hingga pukul 02.00 malam WITA dini hari merampungkan rapat pleno terakhir atau keempat. Dari pengaturan tata tertib (tatib), memilih pimpinan sidang, pembacaan dan penerimaan laporan pertanggungjawaban pengurus BPW KKSS sebelumnya periode 2021–2026 serta yang terakhir pemilihan ketua organisasi yang baru untuk periode 2026–2031.
Pemilihan calon Ketua BPW KKSS Kaltim sendiri mengerucut pada dua nama, yakni Ridwan Tassa dan Muhammad Nasir. Melalui sidang pleno terakhir yang digelar, hampir 2 kali pengambilan suara dilakukan. Di awal gelaran pemungutan secara tertutup berakhir imbang 18–18 suara. Dimana akhirnya ada pemungutan secara terbuka kepada semua BPW, BPD, pilar dan badan otonom KKSS Kaltim yang kemudian diungguli oleh Ridwan Tassa sebanyak 19 suara dan 17 suara untuk Muhammad Nasir.
“Dengan ini perolehan ini, kita nyatakan bahwa Ketua BPW KKSS Kaltim yang baru jatuh kepada Bapak Ridwan Tassa,” ujar Rusman Ya’qub di atas mimbar sidang kepada para audiens yang hadir disambut sorak sorai dari para pendukungnya. Ditemui pasca sidang, Rusman Ya’qub mengatakan, pasca merampungkan agenda Muswil ini, ia menyerahkan kepada tim formatur yang akan membentuk kepengurusan baru pada periode 2026–2031.
Serta “membubarkan” (demisioner) kepengurusan BPW KKSS Kaltim di bawah kepemimpinan Alimuddin Latief periode 2021–2026. “Dengan ini saya selaku pimpinan sidang Muswil ke–IX juga sekaligus mendemisionerkan pengurus lama dan palu sidang saya serahkan ke rim formatur,” tandasnya. Untuk diketahui, pembentukan tim formatur terdiri dari unsur BPW, BPD, pilar dan badan otonom KKSS Kaltim bertugas dalam pembentukan arah organisasi masyarakat Sulawesi Selatan di Bumi Etam ini.
Dana Transfer ke Kukar Baru 23 Persen, DPRD Minta Pemkab Prioritaskan Program Mendesak
Dana transfer pusat ke Kukar yang baru terealisasi sekitar 23 persen hingga awal Juni 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah. Kondisi tersebut membuat sejumlah kegiatan yang telah direncanakan belum dapat berjalan secara optimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan tahun ini. Menurutnya, keterbatasan fiskal saat ini harus disikapi dengan kebijakan yang realistis agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski ruang anggaran daerah sedang mengalami tekanan.
Aini mengatakan situasi yang dihadapi Kukar saat ini juga dialami banyak daerah lain di Indonesia akibat belum optimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. “Sekarang baru sekitar 23 persen. Jadi kita juga harus memahami bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Kutai Kartanegara, tetapi hampir di seluruh daerah,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Program Prioritas Harus Didahulukan
Ia menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat diminta menjadi prioritas utama. Menurut Aini, langkah tersebut penting agar pembangunan tetap berjalan meski tidak seluruh kegiatan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
“Dengan kondisi keuangan yang ada sekarang, tentu kegiatan yang paling prioritas harus didahulukan,” katanya. Politisi perempuan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu menyusun skala prioritas secara matang, terutama terhadap program pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik harus menjadi fokus utama di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
DPRD Dorong Pengelolaan Anggaran yang Realistis
Aini menilai pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan fiskal. Ia berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah disusun sehingga penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan daerah yang tersedia. Ia berharap kondisi fiskal daerah dapat segera membaik sehingga berbagai program pembangunan yang saat ini tertunda bisa kembali dilaksanakan sesuai rencana.
Aini juga optimistis apabila penyaluran dana transfer dari pusat mulai normal, maka kegiatan-kegiatan yang belum berjalan dapat segera direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara lebih luas. “Kita berharap kondisi ini bisa segera pulih agar seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana untuk kepentingan masyarakat Kukar,” tutupnya.
