Kritik terhadap Kebijakan Penghematan BBM dan Dampaknya
Riko Noviantoro, seorang peneliti kebijakan publik, mengkritik seruan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap tidak didukung oleh keteladanan dari pejabat pemerintah. Ia menilai bahwa ajakan berhemat hanya diberlakukan kepada masyarakat, sementara kalangan pejabat dan aparatur negara belum menunjukkan sikap yang sama dalam penggunaan energi.
“Sangat tidak nyaman ketika masyarakat disuruh berhemat, sementara aparaturnya tidak melakukan, pejabatnya tidak melakukan sikap hemat,” ujar Riko saat diwawancarai Infomalangraya.net. Ia menekankan bahwa keteladanan menjadi faktor penting agar ajakan berhemat tidak sekadar menjadi slogan.
Penggunaan kendaraan dinas mewah hingga aktivitas yang mengonsumsi banyak bahan bakar dinilai perlu dievaluasi. Presiden, menteri, hingga pejabat di berbagai tingkatan didorong untuk mulai menggunakan kendaraan yang lebih efisien dan mengurangi aktivitas yang berpotensi meningkatkan konsumsi energi.
“Presiden, Menteri bisa memindahkan semua kendaraan yang mewah itu pada kendaraan-kendaraan yang kelas di bawahnya agar penggunaan BBM juga tidak berlebihan,” jelas dia. Selain itu, Riko juga menyinggung perlunya pengurangan perjalanan dinas, baik ke luar negeri maupun ke berbagai daerah, sebagai bentuk nyata efisiensi penggunaan energi di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global.
Prediksi Perburuan Pertalite Meningkat
Selain mengkritik pola penghematan yang dinilai belum menyentuh seluruh lapisan pemerintahan, Riko mengingatkan dampak lain yang berpotensi muncul setelah kenaikan harga Pertamax. Ia memperkirakan sebagian pengguna BBM nonsubsidi akan beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
“Yang perlu kita antisipasi adalah perpindahan customer Pertamax menjadi pengguna Pertalite,” katanya. Perpindahan tersebut diperkirakan meningkatkan konsumsi Pertalite dalam waktu relatif singkat. Jika tidak diantisipasi, kondisi itu dapat memengaruhi ketersediaan BBM subsidi di sejumlah wilayah.
Lonjakan konsumsi juga berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah. “Perpindahan ini akan berdampak pada ketersediaan Pertalite yang kemudian mengalami lonjakan karena ada perpindahan customer dari Pertamax ke Pertalite,” ujar Riko.
Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi agar distribusi BBM subsidi tetap terjaga dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kenaikan BBM Dipengaruhi Faktor Global
Di sisi lain, Riko mengajak masyarakat melihat persoalan harga BBM secara lebih luas. Kenaikan harga bahan bakar, kata dia, tidak semata-mata dipengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri. Gejolak geopolitik dan dinamika harga energi dunia turut memberikan tekanan terhadap kebijakan energi nasional.
“Kita juga perlu melakukan penyadaran bahwa memang situasi kenaikan BBM ini tidak semata-mata pada kondisi ekonomi nasional, tapi juga ada faktor-faktor eksternal,” katanya. Fenomena serupa disebut terjadi di berbagai negara sehingga diperlukan sikap kolektif untuk menghadapi situasi tersebut.
Riko mengajak masyarakat mulai membangun budaya hemat energi sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional. “Semua warga negara harus berusaha melakukan penyadaran terhadap bersikap hemat penggunaan bahan bakar,” ujarnya.
Waspadai Penimbunan dan Pengoplosan BBM
Riko turut mengingatkan potensi munculnya praktik-praktik ilegal yang sering terjadi saat harga BBM mengalami kenaikan. Ia khawatir situasi tersebut dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan melalui penimbunan maupun pengoplosan bahan bakar minyak.
“Dalam situasi seperti ini sering kali banyak aktor-aktor yang mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat,” katanya. Karena itu, aparat penegak hukum diminta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM di lapangan.
Pengawasan ketat dinilai penting untuk mencegah kelangkaan buatan, penyalahgunaan distribusi, maupun praktik pengoplosan yang dapat merugikan masyarakat. “Saya berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap aksi-aksi penumpukan bahan bakar minyak atau aksi-aksi pengoplosan bahan bakar minyak,” ujar Riko.
Harap Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Riko berharap kombinasi antara keteladanan pejabat, penghematan masyarakat, pengamanan stok BBM subsidi, dan pengawasan distribusi dapat menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Empat langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya gejolak sosial maupun ekonomi akibat tekanan harga energi.
“Saya berharap langkah 1, 2, 3, dan 4 itu bisa menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan kita yang pada akhirnya akan menjaga situasi ekonomi nasional,” kata Riko. Ia menilai Indonesia masih memiliki peluang bertahan menghadapi tekanan ekonomi global apabila seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, menjalankan perannya secara konsisten dan proporsional.
Sikap Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga BBM
Pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax series terhadap inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melihat terlebih dahulu pengaruh kenaikan harga BBM terhadap sektor transportasi dan harga-harga barang di masyarakat.
“Dampak inflasi kan kita lihat dari transportasi dan harga. Nah, kita monitor dulu,” ujar Menko Airlangga di Kemenko Perekonomian, Rabu (10/6/2026). Saat ditanya apakah pemerintah akan menyiapkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat setelah kenaikan harga Pertamax, Airlangga membenarkannya.
Menurut dia, skema stimulus masih dalam tahap pembahasan dan akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diumumkan kepada publik. “Lagi disiapin (stimulus) ya, kalau sudah diputus baru dikasih tahu. Laporin Presiden dulu,” imbuhnya menegaskan.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi. Menurut Purbaya, pengaruh kenaikan harga tersebut relatif terbatas karena Pertamax bukan merupakan BBM yang umum digunakan oleh angkutan umum maupun kendaraan pengangkut barang yang berperan langsung dalam distribusi logistik.
“Dampaknya harusnya relatif minim karena kan pertamax ga dipakai angkutan barang,” ujar Purbaya di DPR, Rabu. Ia kembali menegaskan bahwa dampak terhadap inflasi diperkirakan terbatas lantaran sektor transportasi umum dan distribusi barang tidak bergantung pada penggunaan Pertamax.
