Upaya Jerman Mengurangi Ketergantungan pada Teknologi AS
Sektor publik Jerman sedang mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Tujuan utamanya adalah untuk menghindari risiko tekanan politik atau pemerasan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar penyedia layanan komputer yang digunakan oleh otoritas Jerman berbasis di AS, sehingga memungkinkan pihak AS untuk mengakses dokumen-dokumen penting yang dikeluarkan lembaga pemerintah negara bagian maupun federal.
Undang-Undang Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD Act) menjadi salah satu alasan utama kekhawatiran tersebut. UU ini memungkinkan pemerintah AS mengakses data yang disimpan di fasilitas data di AS, bahkan jika data tersebut disimpan di negara lain, selama servernya dimiliki oleh perusahaan AS atau anak perusahaannya. Para pendukung perlindungan data di Jerman mengatakan bahwa undang-undang ini membuka peluang bagi pemerintah AS untuk mengakses data-data penting yang disimpan oleh lembaga pemerintah Jerman.
ZenDis: Pusat Kedaulatan Digital Jerman
ZenDis, Pusat Kedaulatan Digital Administrasi Publik Jerman, berupaya mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi AS seperti Microsoft. Saat ini, ZenDis sedang mengembangkan alternatif digital untuk produk-produk AS. Sebagai perseroan terbatas yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Jerman, ZenDis menyadari bahwa semua data yang disimpan di basis data AS berisiko. Lutz Niemeyer, juru bicara ZenDis, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data penting yang dipercayakan warga negaranya.
Contoh Kasus Sanksi AS terhadap Hakim ICC
Kasus Nicolas Guillou, hakim Prancis di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), menjadi contoh nyata dari dampak sanksi AS terhadap individu yang berlawanan dengan kepentingan politik AS. Guillou dan beberapa hakim serta jaksa lainnya masuk dalam daftar sanksi AS setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Akibatnya, akun-akun Guillou yang terkait dengan perusahaan AS seperti Amazon dan PayPal ditutup, serta ia tidak dapat memesan hotel di Eropa melalui agen perjalanan online Booking.com.
Ancaman dari Pembaruan Perangkat Lunak
Niemeyer dari ZenDis mengatakan bahwa salah satu cara yang mungkin dilakukan AS adalah dengan menghentikan pembaruan perangkat lunak, terutama pembaruan keamanan, pada perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga pemerintah Jerman. “Maka kami akan segera mencapai titik di mana kami, sebagai negara, tidak lagi berfungsi,” prediksi Niemeyer. Ia menambahkan bahwa hal ini berdampak menyeluruh, mulai dari pemerintah lokal hingga tingkat tinggi di kanselir Jerman.
Solusi OpenDesk: Alternatif Digital yang Dikembangkan ZenDis
Untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi AS, ZenDis mengembangkan solusi bernama openDesk. Ini merupakan paket perkantoran lengkap yang fleksibel untuk sektor publik, dengan kode sumber yang tersedia secara publik, berfokus pada kedaulatan digital, keamanan, dan kolaborasi.
openDesk tidak dikembangkan sendiri oleh ZenDis, tetapi tim 40 orang tersebut mengidentifikasi berbagai produk di pasar Jerman dan Eropa, lalu menggabungkannya menjadi kumpulan perangkat lunak terpadu. Direktur Pelaksana ZenDis, Pamela Krosta-Hartl, menjelaskan bahwa mereka menghubungkan berbagai solusi individu dan mengintegrasikannya.
Pertumbuhan dan Penerimaan OpenDesk
ZenDis didirikan pada 2022 dengan dana awal €16 juta (sekitar Rp312 miliar) dari pemerintah federal. Sejak itu, mereka telah menjual 160.000 lisensi openDesk. Tahun 2025, omzetnya mencapai lebih dari €18 juta (Rp351 miliar), setengahnya berasal dari penjualan lisensi.
Minat dari Sektor Swasta
Bukan hanya sektor publik yang tertarik dengan openDesk. Perusahaan swasta juga menunjukkan minat, terutama di sektor jasa keuangan. Niemeyer mengatakan bahwa ZenDis sedang menyiapkan program untuk mitra distribusi yang dapat membuat solusi untuk sektor swasta. Namun, karena ZenDis dimiliki oleh pemerintah Jerman, hanya 20% pendapatannya berasal dari sektor swasta.
Kekhawatiran terhadap Kemitraan dengan Perusahaan AS
Beberapa aktivis perlindungan digital terkejut dengan kesepakatan antara produsen listrik terbesar Jerman, RWE, dengan Amazon. Kesepakatan ini memungkinkan Amazon membeli listrik dari RWE, lalu menyimpan datanya di cloud Amazon dan menggunakan produk AI Amazon. Krosta-Hartl mengatakan bahwa meskipun biasanya tidak menghakimi ketika perusahaan menjalin kemitraan, ada risiko signifikan terkait penggunaan layanan cloud AS, termasuk risiko ‘pemerasan’ politik.
Pentingnya Kedaulatan Digital
Krosta-Hartl menekankan bahwa kedaulatan digital harus selalu diperhitungkan dalam penilaian risiko perusahaan. Ia menilai bahwa bahaya ini sangat nyata, terlihat dari tindakan mantan Presiden AS Donald Trump yang menggunakan hubungan dekatnya dengan industri teknologi untuk menyelesaikan isu-isu yang tidak berhubungan.
