Penyelundupan Beras di Karimun Menggemparkan Menteri Pertanian
Kasus penyelundupan beras seberat 1.000 ton yang terjadi di wilayah Karimun telah memicu reaksi tegas dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Ia menilai aksi ini sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap bangsa Indonesia. Menurutnya, oknum yang terlibat dalam penyelundupan tersebut sengaja merusak momentum swasembada pangan yang sedang diperjuangkan oleh seluruh rakyat.
“Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Masa melakukan hal seperti ini, kita sudah surplus, kita banyak stok, kita banyak,” ujarnya dengan nada tegas. Mentan menekankan bahwa saat ini stok nasional mencapai tiga juta ton, sehingga masuknya beras ilegal adalah sebuah anomali yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Pemerintah sangat mengapresiasi kerja cepat aparat penegak hukum yang berhasil mengamankan komoditas ilegal tersebut sebelum beredar luas ke warga. Amran meminta agar seluruh pelaku yang terlibat dalam jaringan penyelundupan ini diberikan sanksi hukum yang paling berat tanpa ada celah kompromi.
Menurut sang menteri, tindakan tegas diperlukan karena praktik ilegal ini berpotensi besar melemahkan posisi tawar 115 juta petani di tanah air. Petani Indonesia selama ini telah menjadi tulang punggung utama dalam menjaga stabilitas serta ketahanan pangan nasional di tengah krisis global.
Capaian swasembada pangan yang telah diumumkan resmi oleh pemerintah di tingkat internasional seharusnya dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat. “Bapak Presiden sudah mengumumkan di tingkat nasional, di Kerawang kemarin, dan di internasional bahwa kita swasembada,” ujar Amran dalam kutipan.
Oleh karena itu, segala bentuk gangguan yang bisa merusak stabilitas harga dan stok pangan nasional tidak akan dibiarkan begitu saja oleh negara. Mentan juga menemukan adanya kejanggalan dalam jalur distribusi beras ilegal tersebut yang disebut berasal dari wilayah pesisir Tanjung Pinang.
Tanjung Pinang dikenal sebagai wilayah yang tidak memiliki lahan sawah, namun beras tersebut justru hendak dikirim menuju wilayah Kota Palembang. Padahal, Palembang merupakan salah satu daerah lumbung pangan yang saat ini sedang mengalami surplus produksi beras sangat besar di Pulau Sumatera.
Pola distribusi yang dianggap tidak masuk akal ini memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk menyamarkan jalur peredaran komoditas ilegal. Pemerintah menjamin proses hukum kasus ini akan dilakukan secara transparan melalui penyidikan ketat dari Mabes Polri serta tim Satgas Pangan pusat.
Dukungan penuh dari pihak TNI, Polda setempat, hingga Kejaksaan Agung dikerahkan agar kasus penyelundupan pangan ini bisa tuntas hingga ke akarnya. Amran menegaskan bahwa praktik curang semacam ini tidak boleh terulang kembali karena hanya menguntungkan segelintir oknum mafia pangan di lapangan.
Bangsa Indonesia dan para petani lokal adalah pihak yang paling dirugikan jika produk ilegal dibiarkan masuk tanpa adanya pengawasan dari otoritas. Beliau kemudian mengingatkan memori kelam tentang dampak impor ilegal masa lalu yang membawa wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak.
“Pernah dulu terjadi, kalau tidak salah 2020. Apa yang terjadi? Hanya impor daging sedikit, tetapi berpenyakit,” ungkap Amran dengan nada prihatin. Tragedi PMK tersebut menyebabkan populasi sapi nasional menurun drastis dari 17 juta ekor menjadi hanya sekitar 10 juta ekor dalam waktu yang singkat.
Kerugian negara akibat wabah penyakit tersebut mencapai angka fantastis yakni Rp135 triliun, sebuah nilai yang sangat membebani ekonomi nasional kita. Penyelundupan tanpa prosedur karantina sangat berisiko membawa bakteri berbahaya yang dapat menghancurkan sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.
Setiap aksi penyelundupan beras sekecil apa pun harus diberantas oleh Mentan demi melindungi kedaulatan serta swasembada pangan di wilayah Karimun. Aparat hukum wajib mengusut tuntas dalang di balik penyelundupan beras ini agar tidak ada lagi pihak yang berani mengganggu stabilitas pangan nasional.
