Inisiatif PWI Kalteng dalam Membentuk Lembaga Kajian Kritis
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah menginisiasi pembentukan sebuah lembaga kajian kritis. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji berbagai dampak atau ekses dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan terhadap kehidupan masyarakat lokal di wilayah tersebut. Gagasan ini muncul dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan antara jajaran PWI Kalteng dengan Tim Peneliti Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) di Sekretariat PWI Kalteng, Jalan RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya, pada Selasa (19/8).
Ketua PWI Kalteng, Muhamad Zainal, menjelaskan bahwa para jurnalis yang tersebar di berbagai daerah di Kalteng sering kali mendapatkan informasi dan data mengenai kondisi masyarakat lokal yang semakin menghadapi tantangan. Ia menyatakan bahwa informasi-informasi tersebut tidak selalu dapat disampaikan melalui media massa secara langsung, sehingga diperlukan penyampaian yang lebih terukur dan berkala kepada para pengambil keputusan.
Menurut Zainal, kajian yang dilakukan oleh lembaga kritis ini bertujuan untuk melihat lebih jauh berbagai dampak negatif yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. PWI Kalteng berharap lembaga tersebut mampu menghasilkan kajian berbasis data dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.
“Bagaimana ekses, yaitu dampak negatif yang timbul di luar kepatutan, jangan sampai terjadi pada masyarakat Kalteng. Karena itu, PWI Kalteng membentuk Lembaga Kajian Kritis dengan berkolaborasi bersama para peneliti produktif di Kalteng, sehingga dapat menghasilkan saran-saran kebijakan bagi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalteng,” ujarnya.
Lembaga kajian kritis ini nantinya akan menyediakan informasi dan analisis secara berkala sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengantisipasi maupun menangani persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Kolaborasi dengan UMPR
Rektor UMPR, Assoc. Prof. Dr. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P., menyambut baik gagasan ini dan menegaskan kesiapan UMPR untuk menjadi mitra strategis PWI Kalteng dalam pengembangan riset kolaboratif.
“UMPR siap menjadi mitra PWI Kalteng dalam melakukan kajian dan penelitian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kampus memiliki sumber daya akademik dan peneliti. Sementara PWI memiliki pengalaman serta jaringan informasi yang kuat di lapangan. Jika keduanya dipadukan, saya yakin akan menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengambilan kebijakan,” ujar Yusuf.
Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan insan pers memiliki posisi penting dalam memastikan pembangunan tidak hanya diukur dari indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dan mampu bertahan di tengah perubahan.
Tim Peneliti Lintas Disiplin Ilmu
Dalam kolaborasi tersebut, UMPR menyiapkan tim peneliti lintas bidang yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Tim tersebut terdiri atas:
- Assoc. Prof. Dr. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P. (bidang Administrasi Publik)
- Dr. Farid Zaky Yopiannor, S.Sos., M.Si (bidang Administrasi Publik)
- Dr (Cand.) Sadar M.IP (bidang Administrasi Publik)
- Dr. (Cand.) Sholahuddin Shoum Abdurahman (bidang Administrasi Publik)
- Dr. Junaidi, SH., M.I.Kom (bidang Sosiologi)
- Dr. Muhammad Wahdini, M.H. (bidang hukum)
- Dr. (Cand.) Widya Rahmat, M.A.P (bidang ekonomi)
- Try Sutrisno, S.Pd., M.A.P (bidang teater)
- Nafa Aqla Islami, M.A. (bidang komunikasi)
- Damayanti, S.Sos., M.A.P. (bidang administrasi publik)
Keterlibatan peneliti dari berbagai disiplin ilmu tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam membaca persoalan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, hukum, sosial, komunikasi, budaya hingga kebijakan publik.
Fokus pada Penyusunan Riset Terukur
Kolaborasi PWI Kalteng dan UMPR, selanjutnya diarahkan pada penyusunan riset secara terukur dan berkala sebagai bahan kajian strategis. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.
