Penguatan Talent dan Ekosistem AI sebagai Kunci Kedaulatan Digital Indonesia
Di tengah pesatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) dan pertumbuhan ekonomi digital nasional, Indonesia dinilai menghadapi tantangan besar agar tidak hanya menjadi pasar teknologi global. Penguatan talenta digital, riset, industri, hingga ekosistem AI nasional disebut menjadi kunci agar Indonesia mampu masuk dalam rantai pasok global industri AI.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional” yang digelar President Club di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Forum ini dihadiri lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, menegaskan bahwa pengembangan AI tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekosistem industri dan penguatan sumber daya manusia digital. Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global industri AI. Oleh karena itu, diperlukan upaya sejak dini untuk membangun fondasi yang kuat.
Nezar menyebutkan bahwa Indonesia memiliki keuntungan bonus demografi yang dapat menjadi modal besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja digital di masa depan. Pemerintah memperkirakan kebutuhan talenta digital nasional mencapai sekitar 12 juta orang pada 2030. Namun, ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, hingga perusahaan teknologi global.
Pemerintah juga telah menjajaki sejumlah kerja sama internasional di bidang semikonduktor dan teknologi digital. Nezar menegaskan bahwa pengembangan talenta digital sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan ekosistem. Karena itu, universitas-universitas akan menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital bangsa ke depan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI terkait pengembangan talenta digital nasional, khususnya bagi mahasiswa President University. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, Budi Susilo Soepandji, bersama Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Bonifasius Wahyu Pudjianto.
Founder dan Chairman PT Jababeka Tbk sekaligus pendiri President University dan President Club, Setyono Djuandi Darmono, menilai kemajuan sebuah negara tidak dapat dicapai hanya melalui peran pemerintah. Ia menilai bahwa tidak ada negara maju yang berhasil hanya dengan pemerintah saja. Tidak ada inovasi besar yang lahir tanpa ekosistem. President University sejak awal memang dibangun di tengah kawasan industri agar pendidikan tidak terpisah dari dunia nyata.
Diskusi panel kemudian berkembang ke berbagai isu strategis lain, mulai dari implementasi peta jalan AI nasional, keamanan siber, tata kelola data, hingga tantangan etika digital. Diskusi dipandu Government Relations Advisor Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, Benardinus Boyke Rachmanda.
Sejumlah panelis turut hadir, di antaranya Anggota Dewan Pengarah BRIN Marsudi Wahyu Kisworo, Founder & Managing Partner Skha Consulting dan Nalar AI Sayed Musaddiq, President Director PT ASIX Indonesia Cerdas Andrie Tjioe, serta Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar.
Sayed Musaddiq menilai implementasi AI di Indonesia perlu dipercepat melalui langkah-langkah konkret agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Sementara itu, Andrie Tjioe mengusulkan pelatihan AI untuk para guru guna mempercepat lahirnya talenta digital sejak dini. Ia menyebut pihaknya telah memiliki fasilitas pelatihan robotik, AI, dan drone, termasuk pusat riset AI di BSD.
“Kalau tidak ada yang dilatih, akan sulit berkembang. Kedaulatan digital bisa tercapai, tetapi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama,” ujarnya.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Bonifasius Wahyu Pudjianto yang mengusulkan skema pelatihan hybrid agar guru dapat mengikuti pelatihan secara luring maupun daring. Andrie menyatakan pihaknya siap menjalankan pelatihan hybrid karena sebelumnya telah memiliki pengalaman menggelar pelatihan robotik secara daring saat pandemi Covid-19.
Forum tersebut kemudian ditutup dengan optimisme bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga riset menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem AI nasional yang kuat sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia di masa mendatang.
