Ringkasan Berita:
- Ekonomi Jatim tumbuh 5,72 persen pada triwulan II 2026, tetapi Kadin menyoroti pengangguran dan pemerataan kesejahteraan.
- Kadin dan akademisi mendorong penguatan kompetensi lulusan, hilirisasi riset, investasi manufaktur, serta keterlibatan UMKM.
- Industri rokok menghadapi tekanan produksi dan rokok ilegal, sementara ketersediaan energi dengan harga kompetitif menjadi perhatian dunia usaha.
Infomalangraya.netSURABAYA –Pertumbuhan Ekonomi Jatim Tembus 5,72 Persen, Kadin Soroti Pengangguran dan Kualitas Investasi
Perekonomian Jawa Timur (Jatim) tumbuh 5,33 persen sepanjang 2025 dan berlanjut sebesar 5,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 serta 5,72 persen pada triwulan II 2026.
Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim menilai pertumbuhan tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas lapangan kerja, daya saing industri, dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menyampaikan hal itu saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Refleksi Jawa Timur 81 Tahun dan Outlook Ekonomi Jatim 2026” yang digelar Forum Jurnalis Ekonomi-Bisnis Surabaya (FORJEBS) di Hotel Kampi Surabaya, Selasa (27/10/2026).
“Apakah pertumbuhan ekonomi di Jatim telah menciptakan nilai tambah. Apakah perdagangan semakin kompetitif, dan apakah energi tersedia secara andal untuk mendukung industri”?, kata Adik Dwi Putranto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin Jatim) saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Refleksi Jawa Timur 81 Tahun dan Outlook Ekonomi Jatim 2026” yang digelar Forum Jurnalis Ekonomi-Bisnis Surabaya (FORJEBS) di Hotel Kampi Surabaya, Selasa (27/10/2026).
Adik menyebut, tingkat kemiskinan di Jatim mencapai 9,06 persen pada Maret 2026, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,42 persen pada Mei 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum sepenuhnya menjawab persoalan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan.
Kadin Soroti Pengangguran Terdidik dan Hilirisasi Riset
Persoalan pengangguran terdidik juga menjadi perhatian Kadin Jatim. Adik menilai, lulusan perguruan tinggi dan sekolah vokasi perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Karena itu, kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah perlu diperkuat agar lulusan lebih mudah terserap pasar kerja sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Jatim,” jelas Adik.
Selain ketenagakerjaan, hilirisasi riset perguruan tinggi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Hasil inovasi kampus yang dimanfaatkan industri masih terbatas. Kadin berupaya menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan riset kampus agar inovasi dapat dikembangkan menjadi produk dan teknologi bernilai ekonomi.
Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga, Prof Rudi Purnowono, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya memperkuat investasi manufaktur, termasuk melalui optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Kawasan yang telah beroperasi lebih dari satu dekade perlu dievaluasi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah industri,” jelas Prof Rudi.
Menurutnya, keberhasilan KEK tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk. Kawasan tersebut juga perlu membangun keterkaitan dengan industri di sekitarnya.
Industri besar diharapkan melibatkan industri menengah, kecil, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas.
“Kalau industri besar tumbuh, diharapkan bisa mengerek industri menengah. Ketika industri menengah naik, mereka juga bisa mengangkat industri kecil. Keterkaitan inilah yang akan meningkatkan kinerja industri secara keseluruhan,” ungkapnya.
Rudi juga menyoroti kecenderungan menurunnya kontribusi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Jatim terhadap investasi nasional. Untuk memperkuat daya tarik investasi manufaktur, Jatim perlu meningkatkan daya saing daerah, menyediakan informasi yang memadai bagi investor, serta memastikan ketersediaan energi dengan harga kompetitif.
Dari sisi kelistrikan, pasokan dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali disebut masih lebih tinggi daripada permintaan. Meski demikian, harga energi tetap menjadi tantangan bagi industri karena memengaruhi biaya produksi. Kepastian pasokan dan keterjangkauan energi menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing manufaktur dan menarik investasi baru.
Industri Rokok Tertekan, Pasokan Energi Jadi Perhatian
Sektor lain yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah industri hasil tembakau (IHT), yang memiliki peran penting dalam perekonomian Jatim. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, mengatakan industri ini menghadapi tekanan akibat penurunan produksi, melemahnya daya beli, dan maraknya peredaran rokok ilegal.
Berdasarkan data yang disampaikan Sulami, penerimaan cukai hasil tembakau pada 2025 mencapai Rp 221,7 triliun atau 90,8 persen dari target APBN. Angka tersebut turun 2,1 persen dibandingkan 2024.
“Produksi rokok nasional juga menurun dari sekitar 317 miliar batang pada 2024 menjadi 307 miliar batang pada 2025,” terang Sulami.
Ia menyebut, berdasarkan survei Universitas Gadjah Mada yang dipaparkannya, pangsa rokok ilegal meningkat dari 6,9 persen pada 2023 menjadi 13,97 persen pada 2025. Kondisi ini dinilai menambah tekanan terhadap industri rokok legal, terutama ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah atau tidak membayar cukai.
Sulami menjelaskan, kenaikan cukai yang diikuti pelebaran kesenjangan harga antargolongan rokok berpotensi mempercepat peralihan konsumen ke produk yang lebih murah.
“Karena itu, saya berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi industri dan daya beli masyarakat dalam menentukan kebijakan cukai 2027, termasuk tidak menaikkan tarif cukai,” tegas Sulami.
Dari sisi energi, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, logistik, dan pariwisata membutuhkan pasokan energi yang andal agar terus berkembang.
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus didukung infrastruktur distribusi yang menjangkau 38 kabupaten/kota di Jatim. Jaringan tersebut mencakup 1.117 SPBU dan 699 Pertashop, serta fasilitas penyaluran avtur untuk mendukung operasional sejumlah bandara.
“Dukungan energi tidak hanya hadir melalui BBM di SPBU, tetapi juga menjangkau berbagai simpul transportasi dan aktivitas ekonomi. Kami terus menjaga keandalan sarana, fasilitas, dan distribusi agar kebutuhan energi terpenuhi sesuai peruntukannya,” beber Ahad.
Diskusi tersebut menegaskan tantangan ekonomi Jatim bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan pertumbuhan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, memperkuat investasi, dan memperluas nilai tambah bagi pelaku usaha lokal.
Selain para narasumber tersebut, FGD dihadiri perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim, Asosiasi Pemilik Truk Indonesia (Aptrindo) Jatim, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), akademisi, dan pemerintah. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, bertindak sebagai moderator.
