Peran John Perkins dalam Mengungkap Kekuasaan Korporatokrasi
John Perkins, seorang mantan ekonom Amerika Serikat yang dikenal sebagai penulis buku terlaris Confessions of an Economic Hit Man (2004), memiliki pengaruh besar dalam mengungkap mekanisme yang digunakan untuk memanipulasi negara-negara berkembang. Buku ini menjadi jembatan bagi publik untuk memahami bagaimana negara-negara kaya sumber daya, terutama minyak, dijerat melalui utang, manipulasi ekonomi, hingga intervensi politik.
Peran Perkins tidak hanya berupa analisis teoretis, tetapi juga praktik langsung sebagai “economic hitman”. Dalam bukunya, ia menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam sistem utang yang tidak seimbang, yang pada akhirnya memberikan kontrol lebih besar kepada lembaga Barat dan korporasi global.
Dari perspektif ini, konflik antara Amerika Serikat dan Iran tidak lagi tampak sebagai perang biasa, melainkan bagian dari skema besar yang nyaris tak terhindarkan. Di balik layar, terdapat kekuatan yang sering luput dari perhatian publik: korporatokrasi. Ini bukan sekadar kumpulan perusahaan besar, melainkan jaringan kekuasaan yang mampu mengendalikan media, memengaruhi politisi, bahkan menyusup ke dalam lembaga internasional dan dunia akademik.
Mereka tidak hanya mengikuti kebijakan, mereka membentuknya. Kepentingannya tunggal, memastikan roda bisnis global terus berputar, tanpa memedulikan biaya kemanusiaan yang harus dibayar.
Kritik terhadap Dominasi Korporatokrasi
Kritik terhadap dominasi ini sebenarnya bukan hal baru. Michel Foucault telah lama menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui wacana, membentuk apa yang dianggap sebagai “kebenaran.” Sementara Arturo Escobar mengkritik konsep “negara berkembang” sebagai konstruksi Barat untuk melegitimasi intervensi ekonomi dan politik.
Istilah seperti pembangunan (development) bukanlah netral. Namun, sebagai alat untuk membingkai dunia agar sesuai dengan kepentingan kekuatan dominan. Dalam kerangka ini, pinjaman luar negeri bukan sekadar bantuan, melainkan pintu masuk bagi kontrol yang lebih dalam.
Utang, Tekanan, dan Militer
Jika suatu negara tunduk, maka ia akan “dibina” melalui utang dan proyek-proyek besar yang menguntungkan korporasi global. Namun jika menolak, jalurnya berubah, dari diplomasi menjadi tekanan, dari tekanan menjadi kekacauan, dan dari kekacauan menuju intervensi militer. Pola ini terlihat jelas dalam sejarah.
Contoh nyata adalah kasus Saddam Hussein di Irak. Awalnya, ia didekati dengan tawaran kerja sama dan pinjaman. Ketika itu gagal, upaya pembunuhan dilakukan. Saat kedua tahap tersebut tidak berhasil, jalan terakhir ditempuh lalu invasi militer dengan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal (Weapons of Mass Destruction). Narasi ini dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan legitimasi internasional. Namun pada akhirnya, motif utama yang tersingkap adalah penguasaan sumber daya minyak dan wilayah strategis di sekitar Sungai Tigris dan Efrat.
Hal serupa juga dialami Mohammad Mossadegh. Ketika ia berani menasionalisasi industri minyak Iran, ia langsung berhadapan dengan kepentingan korporatokrasi global. Tidak butuh waktu lama bagi Central Intelligence Agency (CIA) untuk turun tangan. Kudeta pun terjadi, Mossadegh digulingkan, dan digantikan oleh rezim yang lebih sejalan dengan kepentingan Barat.
Konfrontasi Militer dan Dinamika Politik
Proses ini cepat, efisien, dan dalam logika kekuasaan, murah. Namun Iran hari ini bukan Iran pada era Mossadegh. Kepemimpinan Ali Khamenei berada dalam konteks geopolitik yang jauh lebih kompleks. Intervensi langsung tidak lagi semudah dulu. Bahkan setelah tekanan besar, sanksi ekonomi, hingga agresi serangan militer, Iran tetap berdiri tegak. Tidak hanya bertahan, tetapi juga menunjukkan perlawanan yang membuat Amerika Serikat dan sekutunya harus berpikir ulang.
Pertanyaannya kemudian, mengapa perang terus terjadi? Jawabannya sederhana, perang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat. Tujuan sebenarnya adalah penguasaan atas sumber daya, jalur perdagangan, dan pengaruh geopolitik. Dalam konteks ini, Selat Hormuz menjadi titik kunci. Jalur sempit ini adalah nadi distribusi energi dunia. Menguasainya berarti mengendalikan aliran minyak global, yang pada gilirannya menjamin keberlangsungan industri dan ekonomi korporatokrasi.
Iran memahami hal ini dengan sangat baik. Negara ini tidak mudah tergoda oleh pinjaman atau tekanan ekonomi. Sejarah panjangnya yang relatif independen dari dominasi Barat membuatnya lebih tahan terhadap infiltrasi.
Dinamika Politik di Amerika Serikat
Upaya untuk “menjadikan Iran seperti Venezuela” atau menggoyang kepemimpinan dari dalam pun tidak membuahkan hasil. Maka, opsi yang tersisa dalam logika kekuasaan adalah konfrontasi militer. Di sisi lain, dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat juga memperlihatkan sesuatu yang menarik.
Presiden AS Donald Trump, misalnya, sering dianggap sebagai figur paling berkuasa di dunia. Namun dalam konteks ini, tampak bahwa bahkan presiden pun tidak sepenuhnya bebas. Keputusan-keputusan strategis yang diambilnya sering kali bertentangan dengan opini publik domestik, namun tetap dijalankan. Ini mengindikasikan adanya tekanan yang lebih besar, kekuatan yang berada di atas struktur politik formal.
Dengan demikian, asumsi bahwa presiden Amerika adalah puncak kekuasaan global menjadi perlu dipertanyakan. Dalam banyak kasus, justru korporatokrasi yang memainkan peran dominan, menentukan arah kebijakan yang berdampak pada masyarakat internasional di seluruh dunia.
Iran dan Narasi yang Berbeda
Namun di tengah kompleksitas ini, Iran menawarkan narasi yang berbeda. Keyakinan bahwa tidak ada kekuatan absolut selain Tuhan menjadi fondasi idelogi yang memperkuat ketahanan mereka. Ini bukan sekadar retorika, melainkan sumber legitimasi dan keberanian dalam menghadapi tekanan global.
Perang dan damai, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar dua kondisi yang saling bertolak belakang. Keduanya adalah bagian dari proses panjang perebutan kekuasaan. Gencatan senjata mungkin terjadi, dialog mungkin dibuka, tetapi selama struktur kekuasaan global masih didominasi oleh kepentingan korporatokrasi, bayang-bayang konflik akan selalu ada.
Maka, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi “kapan perang berakhir?”, melainkan “apakah sistem yang melahirkan perang itu sendiri akan berubah?” Tanpa transformasi konflik untuk perdamaian, perubahan mendasar, perdamaian hanya akan menjadi jeda sementara. Perdamaian suatu yang perlu diperjuangkan terus menerus oleh umat manusia.
