Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Kunker Presiden Prabowo
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan mengenai reformasi besar-besaran dalam tata kelola birokrasi kepresidenan, khususnya terkait efisiensi delegasi yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Penjelasan ini disampaikan dalam rekaman video resmi pada Senin malam (1/6/2026), sebagai respons terhadap kritik dari diplomat senior Dino Patti Djalal sekaligus membantah tuduhan pemborosan anggaran negara melalui data perbandingan jumlah rombongan delegasi.
Teddy menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, jumlah personel lawatan internasional telah dipangkas secara drastis hingga lebih dari separuh dari kebiasaan era pemerintahan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa dulu, sekali ke luar negeri bisa diikuti oleh lebih dari 120 orang. Namun, di era Presiden Prabowo, jumlah maksimal delegasi hanya berkisar antara 50 hingga 60 orang.
Dino Patti Djalal sendiri merupakan birokrat senior yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Pembatasan ketat di era sekarang bertujuan untuk mengubah paradigma bahwa kunker luar negeri adalah ajang plesiran atau seremonial massal pejabat. Kini, hanya menteri, staf teknis, dan pengawal dengan urgensi tinggi serta keterkaitan langsung pada substansi pertemuan yang boleh ikut pesawat kepresidenan.
Teddy menegaskan bahwa pemangkasan delegasi hingga 60 orang sama sekali tidak mengurangi kualitas negosiasi ataupun capaian untuk tanah air. Justru, rampingnya tim membuat kerja menjadi lebih gesit, fokus, dan efektif. Sebagai bukti konkret, Teddy memaparkan keberhasilan menyepakati tarif 0% dengan 25 negara Uni Eropa yang sempat terkatung-katung belasan tahun, serta komitmen investasi Rp575 triliun dari lawatan singkat ke Jepang dan Korea Selatan bulan lalu.
Lima Kritik dan Saran Dino Patti Djalal
Sebelumnya, Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memberikan lima saran terbuka karena menilai Presiden Prabowo terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia memprediksi frekuensi tinggi akan berlangsung hingga 18 bulan ke depan. Menurut Dino, satu dari enam hari Presiden dihabiskan di luar negeri, yang dinilai tidak lazim dan di luar batas kewajaran.
Dino menuturkan bahwa perjalanan luar negeri yang meliputi tim pendahulu, hotel, logistik, pengamanan, hingga uang harian menelan anggaran sangat besar. Ia menyebutkan bahwa satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar. Sebagai penerima anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril menyampaikan imbauan terbuka sebagai sahabat lama.
Berikut lima poin saran Dino:
- Komunikasi Digital: Komunikasi dengan pemimpin dunia disarankan lebih mengandalkan media digital seperti video call atau Zoom untuk memotong biaya seremonial dan jamuan bilateral harian.
- Formula “1 + 8”: Menerapkan formula “1 + 8” saat menghadiri forum internasional, di mana presiden memanfaatkan satu waktu kunjungan untuk bertemu minimal delapan kepala negara lain.
- Rencana Profesional: Kunjungan internasional direncanakan secara profesional, dipetakan setahun sebelumnya, serta menerapkan azas akuntabilitas dan transparansi ke publik.
- Tuan Rumah: Selama satu tahun ke depan, Presiden Prabowo lebih banyak bertindak sebagai tuan rumah yang menerima kunjungan tamu negara di tanah air.
- Delegasi Menteri Luar Negeri: Misi diplomatik taktis sebaiknya didelegasikan kepada Menlu Sugiono agar lebih hemat anggaran.
Dino menekankan bahwa rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Mereka mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
