Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menjadi Sorotan Publik
Sejak diumumkan pada Februari 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi pelajar, ibu hamil, dan lansia. Program ini diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengadaan 82,9 juta makanan per hari yang akan diberikan kepada pelajar, ibu hamil, dan lansia pada tahun 2026. Dalam pidatonya di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) pada 22 Februari 2026 di Davos, Swiss, ia menjelaskan bahwa MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Alokasi Anggaran Besar untuk MBG
Alokasi anggaran untuk MBG sangat besar. Dalam keterangan pers yang dirilis pada 30 Maret 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan bahwa alokasi APBN yang dikelola BGN mencapai Rp268 triliun. Sebanyak 93% dari total anggaran tersebut, atau sekitar Rp249 triliun, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program MBG.
Mayoritas anggaran digunakan untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Secara lebih rinci, 70% dari Rp249 triliun digunakan untuk membeli bahan baku yang akhirnya menggerakkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM. Sementara itu, 20% lainnya digunakan untuk biaya operasional seperti listrik, sewa kendaraan, dan gaji relawan.
Jumlah Relawan dan Penghasilan Mereka
Menurut data BGN, hingga saat ini terdapat lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menerima penghasilan antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan. Ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dampak Positif dari Program MBG
Setelah satu tahun berjalan, MBG memberikan dampak positif yang signifikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat bahwa tingkat kehadiran siswa meningkat karena mereka lebih sehat dan bersemangat. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa siswa lebih semangat masuk sekolah dan jarang sakit.
Studi bersama LabSosio Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bahwa MBG menjadi layanan yang paling diharapkan oleh siswa, terutama di kalangan ekonomi rendah. Selain itu, survei menemukan bahwa anak-anak lebih memahami pentingnya gizi setelah program ini berjalan.
Manfaat Ekonomi untuk Petani dan Pelaku Usaha
Program MBG juga memberikan dampak positif bagi para petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Suwandi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), menyatakan bahwa perputaran uang dari program ini mencapai Rp600 miliar per hari. Setiap aktivitas kegiatan MBG, sehari perputaran uang mencapai Rp1 triliun, dengan sebagian besar digunakan untuk pangan.
Total kebutuhan beras untuk MBG pada 2025 mencapai 360.000 ton senilai Rp5,16 triliun. Pada 2026, kebutuhan beras meningkat menjadi 1,99 juta ton senilai Rp30,6 triliun. Produk pertanian lainnya seperti telur ayam, daging ayam, sayuran, dan buah-buahan juga mengalami peningkatan permintaan.
Respons Positif dari Publik
Survei persepsi publik oleh Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar responden puas dengan Program MBG. Sebanyak 72,8% responden menyatakan kepuasan, dengan 12,2% sangat puas dan 60,6% cukup puas. Namun, sebanyak 24,4% merasa tidak puas dengan komposisi 19,9% kurang puas dan 4,5% tidak puas sama sekali.
Responden dari berbagai kalangan seperti buruh kasar, sopir, pengangguran, dan petani menunjukkan tingkat kepuasan di atas 70%. Sementara itu, kalangan wiraswasta dan pengusaha memiliki tingkat ketidakpuasan yang lebih tinggi.
Kepercayaan Terhadap Tata Kelola Anggaran
Meskipun kepuasan publik tinggi, survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 61,7% responden kurang percaya terhadap tata kelola anggaran MBG. Komposisi ini mencakup 45,6% responden kurang percaya dan 16,1% tidak percaya sama sekali. Di sisi lain, 33,8% masih percaya bahwa anggaran MBG bebas dari praktik korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi berkomitmen untuk mendukung MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Fokus utama adalah penguatan implementasi, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola data yang transparan dan akuntabel.
